Sektor Properti | Pengembang, Pemda dan Konsumen Bersinergi
DOK/KORAN JAKARTA
Dibawah kendali menteri yang baru, program penyediaan Rusunami dikebut dengan target tuntas akhir tahun ini. Untuk meralisasikan target ini, Kemenpera menggandeng beberapa pengembang swasta dan Pemda.
Program pembangunan seribu menara rumah susun sederhana milik (Rusunami) mulai mendapat perhatian khusus. Penyelesaiannya akan dituntaskan tahun ini juga. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), memastikan segera menggenapi jumlah tersebut. Pemerintah berkomitmen menggandeng mitra strategis, yakni pengembang swasta dan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda).
Dengan membidik konsumen pekerja yang berpenghasilan 2,5 juta rupiah hingga 4,5 juta rupiah per bulan, lokasi pembangunan Rusunami yang harga termurahnya dipatok dalam kisaran 90-an juta rupiah itu, akan diprioritaskan di wilayah perkotaan seperti Jakarta.
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz beralasan, prioritas pembangunan rusunami akan diprioritaskan di wilayah perkotaan karena untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas. "Selain itu, kami ingin agar masyarakat mendapat hunian yang layak. Rusunami di tengah kota ini juga disasarkan bagi masyarakat yang tinggal di bantaran pinggir kali," papas Djan, di Jakarta, belum lama ini.
Djan mengatakan, pemerintah juga akan berupaya agar Rusunami yang dibangun bisa menempati lahan dekat dengan kawasan industrialisasi dan perkantoran. Ini untuk memudahkan sejumlah pekerja agar tidak perlu lagi mengandalkan kendaraan menuju tempat bekerja.
"Kemacetan ini kan persoalan yang akut. Bila Rusunami dibangun berdekatan dengan tempat bekerja tentunya akan mengurangi beban lalu lintas, karena pekerja tak perlu jauh dan repot menggunakan kendaraan yang dapat menambah beban trafik. Ini juga dapat membantu pemda setempat,"kata Djan.
Lebih jauh Djan menjelaskan sejak kali pertama proyek rusunami bergulir dicanangkan di Pulogebang, Jakarta Timur pada 2007 lalu, sejumlah pihak banyak yang menyangsikan program ini. Menurut Djan sejumlah kendala yang dihadapi dalam persoalan rusun ini adalah terkait dengan birokrasi, yang mengakibatkan rencana sejumlah pembangunan rumah susun bersubsidi tertunda. Bahkan dikatakan Djan sejumlah proyek rusunami yang telah selesai dibangunpun banyak yang terbengkalai akibat belum serah terima.
"Rusun yang di Marunda yang diperuntukkan bagi kalangan pekerja non formal terbengkalai bukan karena ditinggalkan atau tidak ada yang mau menghuni. Tetapi karena belum diserah terimakan, hal ini karena lambannya proses perizinan dan koordinasi yang buruk antara pemerintah daerah, pengembang maupun pemerintah pusat,"jelas Djan.
Realisasi Lamban
Pangihutan Marpaung, Deputi Perumahan Formal Kemenpera mengakui, sedikit pengembang yang tertarik pada proyek ini membuat pembangunan rusunami lamban. Menurut Pangihutan hingga saat ini realisasi pembangunan proyek rusunami baru mencapai 279 menara di Jabodetabek dan 77 menara di luar Jabodetabek.
"Optimalisasinya masih menunggu regulasi yang baru, termasuk mengenai harga jual apakah 180 juta atau 200 juta Rupiah. Kami berharap target 1.000 menara rusunami bisa selesai 2014," kata Pangihutan.
Pangihutan menambahkan agar menarik lebih banyak pengembang, pemerintah sedang menggodok insentif sebesar 6 juta rupiah per unit. Selain itu, pemerintah juga berencana merevisi harga rusunami dan suku bunga kredit konstruksi di bawah 10 persen per tahun.
Di pihak lain pembangunan rumah sejahtera susun bersubsidi yang mulai digarap salah satunya adalah Delta Cakung Apartemen di Cakung, Jakarta Timur. Delta Cakung Apartemen dibangun oleh pengembang PT Delta Pinang Mas.
Apartemen Delta Cakung terdiri atas dua menara kembar setinggi enam lantai, dibangun pada areal seluas 1,09 hektar, dengan jumlah hunian mencapai 520 unit, serta harga jual masing-masing 105 juta Rupiah per unit untuk tipe 21 meter persegi sampai 135 juta Rupiah per unit untuk tipe 32 meter persegi.
Endang Kawijaya, Direktur Utama PT Delta Pinang Mas menuturkan kendala utama dalam pembangunan rumah susun adalah perizinan. Biaya dan proses perizinan rumah susun cenderung lamban, yakni mencapai satu tahun. Pihaknya berharap ada perlakuan khusus dalam proses perizinan agar lebih cepat, lebih pasti, dan lebih murah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar