 |
| ilustrasi |
PROGRAM 1.000 tower yang dicanangkan pemerintah jalan ditempat. Pada 2011 ini, hampir tidak lagi pembangunan proyek rusunami (rumah susun sederhana milik). Hal ini dikarenakan, belum adanya kepastian hukum, prioritas pembangunan, dan arah yang jelas bagi program pembangunan 1.000 menara.
"Belum adanya prioritas yang jelas, menyebabkan pembangunan rusunami menjadi sporadis mengikuti kemajuan pengembang dan dalam perjalanannya banyak pengembang rusunarr.i yang menjual unit-unitnya lebih tinggi dari patokan harga rusunami subsidi, sehingga mengakibatkan program salah sasaran," kala Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghan-da.
Selain itu, harga yang dipatok pemerintah juga dinilai masih tidak terjangkau rakyat Dia memberi contoh.kaum masyarakat berpenghasilan rendah (M6R) dengan penghasilan 2,5 juta per bulan, merupakan segmen pasar yang. ditargetkan mampu membeh uni rumah susun sederhana milik (rusunami). "Mereka seharusnya dapat memiliki rusunami dengan cara mencicil. Karena sepertiga dari penghasilan atau sebesar Rpl.5 iuta per bulan," katanya.
Namun, lanjut AU, kondisi lapangan tidak sesederhana itu. "Karena masing-masing individu belum tentu merupakan pasar efektit" yang bisa langsung merealisasikan pembelian unit rusunaminya." jelas Ali.
Berdasarkan kajian, lanjutnya, lem) ata Lik sesuai dengan perkiraan. Pasalnya, sebagian besar konsumen di segmen tersebut, biaya hidupnya sebesar Rp 2,5 juta per bulan, sisanya Rp2 juta per bulan seharusnya dapat menjadi daya beli perumahan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar